Contoh Makalah SMK yang baik dan benar

Berikut ini adalah contoh pembuatan makalah yang baik dan benar

 MAKALAH

   Kejadian Kejadian Penting Pada Masa Orde Baru

  

     OLEH:

 Repsi Ariyo Sandi

Ahmad Haris Munandar

SMK NEGRI 1 ANYER

TAHUN AJARAN 2015-2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT. yang maha kuasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul “Kejadian-Kejadian Penting Pada Masa Orde Baru”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari pengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam penyusunan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki oleh penyusun. Untuk itu kritik dan sarannya dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan makalah ini. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada:

Drs. H. USMAN MAMAN Selaku Kepala Sekolah SMK Negri 1 Anyer serta segenap jajaranya yang telah memberikan Ide dan bimbingannya.

 Akhirnya penyusun berharap semoga Allah SWT. Memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal’Alamiin

                                                         Anyer 16 Januari 2015

                                                                                                                                                                                                          Penyusun

  DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......................................................................................   i

KATA PENGANTAR....................................................................................   ii

DAFTAR ISI.................................................................................................   iii

BAB  I : PENDAHULUAN

A) LATAR BELAKANG...............................................................................  1

B)    TUJUAN PENULISAN............................................................................  1

BAB  II : PEMBAHASAN

A)     Kejadian-kejadian penting pada masa orde baru.........................................   2

1.     Lahirnya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) ...................................................   2

2.     Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) ...............................................   4

3.  Dualisme Kepemimpinan Nasional dan Ditolaknya Pidato Pertanggung jawaban Presiden Soekarno.....................................................................................................   6

4.     Letjend Soeharto Di Lantik Menjadi Pejabat Presiden…………...….............  7

5.Penataan Politik Luar Negri………………………........…...........................…  8

6.     Kronologis Peristiwa Politik Pada Masa Orde Baru………………...............  10

BAB  III : PENUTUP

A)     Kesimpulan………….............……………………........…………….........  11

B)    Saran……………...………………………………………...........………….  11

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….      12

   BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tugas remedial. Makalah ini disusun berdasarkan kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dan kami memilih materi mengenai Kejadian-Kejadian Penting Pada Masa Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

http://adf.ly/1XrnTq

B.         Tujuan Penulisan

1.   Memenuhi tugas guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2.   Menambah pengentahuan tentang Kejadian-kejadian Penting Pada Masa Orde Baru

     BAB 2 PEMBAHASAN

A. Kejadian Kejadian Penting Masa Orde Baru

1.  Lahirnya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)

Usaha penumpasan G 30 S/PKI telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Kerja sama ABRI dengan rakyat telah berhasil melumpuhkan PKI. Akan tetapi, secara politik PKI masih berdiri sebagai sebuah partai politik. Sejauh itu presiden Soekarno belum mau menindak PKI yang terang-terangan telah melakukan upaya kudeta. Berbeda dengan pemerintah pusat, penguasa militer di Jawa Barat dan Jakarta serta masyarakat di Jawa Timur segera membekukan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Sementara itu di tengah tengah ketidak tegasan sikap pemerintah terhadap PKI, rakyat di daerah-daerah menjadi tidak sabar dan mengambil tindakan sendiri dengan jalan membunuh tokoh-tokoh PKI. Aksi kekerasan itu terjadi terutama di Jawa, Bali dan Sumatera Utara.Mencermati situasi seperti itu, banyak cabang dan ranting PKI di daerah-daerah segera membubarkan diri.

Para pemimpin dan pengikut PKI berusaha menyerahkan diri kepada alat negara. Pada tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa UI mendirikan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Selain KAMI, bermunculan pula kesatuan aksi lainnya, seperti: KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAWI (KesatuanAksi Wanita Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia) Kesatuan-kesatuan aksi pada dasarnya menuntut pembubaran PKI dan upaya hukum penyelesaian pemberontakan G 30 S/PKI. Kesatuan-kesatuan aksi itu, pada tanggal 23 Oktober 1965 membentuk wadah yang bernama “Front Pancasila”, yang bersama-sama dengan organisasi yang menentang PKI mengadakan rapat akbar tanggal 26 Oktober 1965 di lapangan Banteng, Jakarta.

Dengan memperhatikan sikap-sikap presiden Soekarno tersebut, rakyat dan para kesatuan aksi semakin berani menuntut pembubaran PKI dan mengadili tokoh-tokohnya, termasuk menuduh presiden Soekarno sebagai pemimpin yang pro-PKI. Dengan dasar pertimbangan kemelut politik yang tidak menentu dan membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 mereka berkumpul di halaman Gedung DPR-GR untuk mengajukan Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan. Rakyat (Tritura) (pembubaran PKI beserta organisasi massanya, pembersihan kabinet Dwikora, penurunan harga-harga barang).

Adapun isi dari Tritura adalah:

a. Bubarkan PKI

b. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI

c. Turunkan harga

Aksi-aksi Tritura berlangsung selama 60 hari.Makin hari mereka makin giat melakukan demonstrasi apalagi pemerintahmelakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

Pada tanggal 24 Februari 1966, para demonstran menggelar aksi serentak untuk menggagalkan peresmian kabinet. Dalam bentrokan di depan Istana Merdeka, seorang mahasiswa, Arief Rahman Hakim, gugur terkena tembakan Resimen Cakrabirawa. Ia kemudian diangkat menjadi Pahlawan Ampera. Sehari setelah insiden itu, presiden membubarkan KAMI.

2.  Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)

Tanggal 11 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa siap memboikot sidang paripurna kabinet Dwikora yang disempurnakan. Sidang kabinet dipimpin oleh presiden Soekarno.

Pada saat sidang kabinet berjalan, Brigjen Sabur (ajudan presiden/komandan pasukan pengawal cakrabirawa) melihat “pasukan tak dikenal” berkeliaran di sekitar Istana Merdeka. Ia segera melaporkan kepada presiden tentang keberadaan pasukan tak dikenal itu. Demi keselamatan jiwa, presiden Soekarno memutuskan meninggalkan sidang dan menyerahkan pimpinan sidang kepada WaperdamII, Dr. J. Leimena, presiden kemudian meninggalkan sidang menuju Istana Bogor dengan disertai WaperdamIl Dr. Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh.

Setelah sidang ditutup, tiga perwira tinggi ABRI yang ikut menghadiri rapat segera mengambil prakarsa untuk menemui presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan ingin meyakinkan bahwa Angkatan Darat masih tetap setia dan taat kepada presiden. Tiga orang perwira tinggi itu ialah Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran dan Mobilisasi), Brigjen M. Jusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir machmud (PangdamV/Jaya). Sebelum berangkat keBogor, ketiga perwira tinggi itu menemui Letjen Soeharto di kediamannya. Ketiga perwira melaporkan peristiwa yang terjadi di istana negara dan sekaligus meminta izin untuk menemui presiden. Letjen Soeharto yang sedang sakit mengizinkan ketiga perwira menemui presiden di istana Bogor. Ia juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada presiden Soekarno yang menyatakan kesanggupannya mengatasi keadaan apabila presiden mempercayakan kepada dirinya. Penyusunan Surat Perintah Sebelas Maret.

Pada waktu ketiga perwira tinggi itumenghadap presiden di istana Bogor, di sana telah hadir Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh. Setelah itu disusul kedatangan ajudan presiden Brigjen Sabur. Setelah diadakan pembicaraan yang mendalam terhadap situasi dan kondisi negara RI, presiden Soekarno akhirnya setuju untuk memberi surat perintah kepada Letjen Soeharto. Kemudian pada tokoh-tokoh yang hadi rdi tempat tersebut, presiden Soekarno menugaskan untuk merumuskan surat perintah. Pada sekitar pukul 19.00 WIB surat perintah tersebut rampung disusun dan ditandatangani oleh presiden. Suratperintah tersebut beris ipemberian mandat kepada LetjenSoeharto selaku panglima angkatan daratdan Pangkop kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalammenjalankan tugas, penerimamandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden.Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah11Maret (Supersemar).  Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, antara lain:

a. Situasi negara dalam keadaan kacau dan genting.

b. Untukmengatasi situasi yang kacau dan genting sebagai akibat pemberontakan G 30 S/PKI.

c. MenyelamatkanNegara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Untukmemulihkan keadaan danwibawa pemerintah.

Langkah awal yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beseta unsur-unsur yang berada di belakangnya, mulai 12 Maret 1966. Selanjutnya, mayjen Soeharto melaksanakan penahanan atas 15 Orang anggota kabinet yang dinilai telah terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Soeharto itu berhasil memenuhi tuntutan masyarakat yang terdapat dalam Tritura, terutama dalam hal pembubaran PKI. Selanjutnya, Soeharto merencanakan Program-program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pada saat itulah Era Orde Baru dimulai.

3.  Dualisme Kepemimpinan Nasional dan Ditolaknya Pidato Pertanggung jawaban Presiden Soekarno

Dalam pelaksanaannya, pembentukan kabinet Ampera ternyata berakibat munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjend Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan.Adanya “Dualisme kepemimpinan nasional” ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Demi menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara, presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Tap. MPRS. No. IX/MPRS/ 1966 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Sebagai tindak lanjut, pada 7 - 12Maret 1967 diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS.

Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato NAWAKSARA dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan Aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itumemang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh presiden Soekarno, selakumandatarisMPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebabmeletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yangmengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu tidak memutuskan anggotaMPRS.Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966,MPRSmemutuskan untukminta kepada presiden agarmelengkapi laporan pertanggung jawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967 presidenmenyampaikan surat kepada pimpinanMPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelnawaksara itu presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggung jawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Setelah membahas Pelnawaksara pada tanggal 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan

bahwa presiden telah alpa dalammemenuhi ketentuan konstitusional.

Sementara itu, DPR-GR berpendapat bahwa Pelnawaksara itu tidak lengkap dan memutuskan untukmenolaknya. Pada tanggal 9 Februari 1967,DPR-GRmenyatakan bahwa kepemimpinan presidenIr. Soekarno secara konstitusional,politis/ideologismembahayakan keselamatan dan keutuhan negara.Mereka lalumengajukan resolusi agar pimpinan MPRS mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Ir. Soekarnodanmengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden.

4.  Letjend Soeharto Di Lantik Menjadi Pejabat Presiden 

Demikianlah pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden Republik Indonesia oleh ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantikmenjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 27Maret 1968 dalam SidangUmum VMPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/ 1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden olehMPR hasil pemilu. Rezimkini benar-benar berganti dan Indonesia memasuki periode Orde Baru. Tanggal lahirnya Orde Baru adalah keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret 1966 yang terkenal dengan nama Supersemar.

Pengertian Orde Baru bila didasarkan pada isi pidato pejabat presiden Letjend Soeharto dalam Sidang Paripurna Kabinet Ampera tanggal 1 April 1967 di Jakarta. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara RI yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Orde Baru adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan RI, serta turut melaksanakan ketertibandunia yangberdasarkanpada kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Landasan pelaksanaan Orde Baru:

- Landasan idiil adalah Pancasila

- Landasan konstitusional adalah UUD 1945

- Landasan situasional/operasional adalah ketetapan MPRS

Semenjak lahirnya Orde Baru, pemerintah berjuang keras untuk menyehatkan kehidupan politik dan pemerintahan yang telah diporak-porandakan oleh Orde Lama.

Stabilitas politik dalam negeri ditata kembali sesuai dengan tuntunan Undang-Undang Dasar 1945, antara lainmelalui pemilihanumum.Penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur merupakan keberhasilan pembangunan politik.

5. Penataan Politik Luar Negri 

     A.   Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. 

   B.   Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)

Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

   C.   Normalisasi hubungan dengan Malaysia

Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.

  1.   Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

 2.   Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

  3.   Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

  D. Berperan dalam Pembentukan ASEAN

Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN

  E.  Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia

Timor- Timur merupakan wilayah koloni Portugis sejak abad ke-16 tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat di Portugis sebab jarak yang cukup jauh. Tahun 1975 terjadi kekacauan politik di Timor-Timur antar partai politik yang tak terselesaikan sementara itu pemerintah Portugis memilih untuk meninggalkan Timor-Timur. Kekacauan tersebut membuat sebagian masyarakat Timor-Timur yang diwakili para pemimpin partai politik memilih untuk menjadi bagian Republik Indonesia yang disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi akhirnya Timor-Timur menjadi bagian Indonesia pada bulan Juli 1976 dan dijadikan provinsi ke-27. Tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju menjadi bagian Indonesia ialah partai Fretilin. Hingga akhirnya tahun 1999 masa pemerintahan Presiden Habibie melakukan jajak pendapat untuk menentukan status Timor-Timur. Berdasarkan jajak pendapat tersebut maka Timor-Timur secara resmi keluar dari Negara Kesatuan republik Indonesia dan membentuk negara tersendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorosae atau Timur Leste.

6.  Kronologis Peristiwa Politik Pada Masa Orde Baru adalah sebagai berikut:

A. Tanggal 11 Maret 1966 : Keluarnya Supersemar sebagai tanggal lahirnya Orde Baru

B. Tanggal 11 Agustus 1966 : Normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia

C. Tanggal 28 September 1966 : Indonesiamasuk kembali menjadi anggota PBB

D.     Tanggal 23 Februari 1967 : Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Letjend Soeharto

E.  Tanggal 12Maret 1967 : Letjend Soeharto dilantikmenjadi pejabat presiden RIf. 

F.     Tanggal 27 Maret 1968 : Letjend Soeharto dilantik menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia

G.     Tanggal 3 Juli 1971 : Pemilu pertama pada masa Orde Baru

H.    Tanggal 2 Mei 1977 : Pemilu kedua pada masa Orde Baru

I.      Tanggal 4 Mei 1982 : Pemilu ketiga pada masa Orde Baru

J.     Tanggal 23 April 1987 : Pemilu keempat pada masa Orde Baru

K.     Tanggal 9 Juni 1992 : Pemilu kelima padamasa Orde Baru

L.     Tanggal 29 Mei 1997 : Pemilu keenam padamasa Orde Baru

BAB 1 PENUTUP

A. Kesimpulan

Masa Orde Baru adalahsebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Pada Masa Orde Baru ada beberapa kejadian-kejadian Penting diantaranya yaitu:

1.     Lahirnya Tritura atau disebut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat.

2.     Surat Perintah 11 Maret atau disebut SUPERSEMAR.

3.     Dualisme Kepemimpinan Nasional dan Ditolaknya Pidato Pertanggung jawaban Presiden Soekarno.

4.     Letjend Soeharto Di Lantik Menjadi Pejabat Presiden.

5.     Penataan Politik Luar Negri. dan

6.     Kronologis Peristiwa Politik Pada Masa Orde Baru

B.         Saran

Penulis tahu bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekuranganya. Baik di bidang materi, pembahasan, maupun penulisan. Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Kejadian Kejadian Penting Pada Masa Orde Baru penulis memberikan saran terhadap permasalahan tersebut. Yaitu lakukan otonomi daerah kepada seluruh provinsi, sehingga potensi-potensi yang ada pada dareah tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

http://gomissblue.blogspot.co.id/2012/11/kronologi-dan-peristiwa-peristiwa_19.html

http://castafcb.blogspot.co.id/2012/01/b-pada-masa-orde-baru-berbagai.html

https://sibayitabunk.wordpress.com/2010/09/26/perkembangan-pemerintahan-orde-baru/